Urgensi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Kupang

NAHAK, Yohan Yefta Novemphi (2026) Urgensi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Kupang. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (593kB)
	Text BAB I.pdf Download (325kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (358kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (294kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB)
	Text BAB V.pdf Download (404kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.pdf Download (448kB)

Abstract

Meningkatnya aktivitas perdagangan barang dan jasa di Kota Kupang sebagai pusat ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur berimplikasi pada meningkatnya potensi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Namun hingga kini, Kota Kupang belum memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembentukan BPSK di Kota Kupang dalam perlindungan konsumen. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, artikel ilmiah, serta permasalahan penelitian yang relevan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Pembentukan BPSK di Kota Kupang sangat penting karena aspek yuridis ditegaskan dalam Pasal 49 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengamanatkan setiap kabupaten/kota membentuk BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Aspek sosiologis menunjukkan perlunya BPSK agar konsumen mudah mengakses mekanisme penyelesaian sengketa, mengurangi konflik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha. Aspek filosofis menekankan keadilan substantif dan tanggung jawab pelaku usaha, sehingga keberadaan BPSK memperkuat perlindungan konsumen, menciptakan keseimbangan hubungan hukum, dan mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat di Kota Kupang. Kesimpulan Bahwa Pembentukan BPSK di Kota Kupang merupakan kebutuhan hukum yang Penting untuk melindungi konsumen yang berada pada posisi lemah dan menyediakan penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dari aspek hukum dan perlindungan konsumen, keberadaan BPSK menjamin implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan memperkuat hak masyarakat. Berdasarkan landasan hukum, BPSK sejalan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pemerintah terkait. Perbandingan dengan BPSK di daerah lain menunjukkan efektivitas dalam menurunkan sengketa yang berlarut-larut dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Dari perspektif teori hukum, pembentukan BPSK mencerminkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan akses terhadap hukum bagi konsumen.

Actions (login required)

View Item