Akuntabilitas Pelayanan Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan Nasional Kota Kupang

PUKAN, Martin De Pores (2023) Akuntabilitas Pelayanan Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan Nasional Kota Kupang. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (556kB)
	Text BAB I.pdf Download (615kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (214kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (671kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (805kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (921kB)
	Text BAB VI.pdf Download (568kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN SURAT BEBAS PLAGIAT.pdf Download (952kB)

Abstract

Akuntabilitas atau accountability yang berarti pertanggung jawaban, memiliki makna kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan tanggung jawab, menyajikan, mengungkapkan dan melaporkan aktifitas pemerintahan secara keseluruhan kepada pihak yang telah memberi Amanah yakni masyarakat. Akuntabilitas dalam prakteknya sering kali di gunakan sebagai salah satu tolak ukur dalam pemberian pelayanan publik, karena dengan adanya akuntabilitas atau pertanggung jawaban yang jelas maka suatu pelayanan publik dapat dikatakan baik. Sebaliknya jika dalam pelayanan publik tidak ada akuntabilitas atau pertanggung jawaban yang jelas maka pelayanan publik tersebut belum dilakukan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas kinerja dalam konteks pelayanan publik, dengan fokus pada kantor Badan Pertanahan Kota Kupang. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan petugas, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek penting dalam akuntabilitas kinerja, termasuk transparansi proses, kualitas layanan yang diberikan, dan responsibilitas terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, seperti masih terdapat tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan koordinasi antarunit yang kurang efektif. Kesimpulannya diperlukan langkahlangkah untuk memperkuat kapasitas sdm, memperbaiki sistem evaluasi kinerja, dan meningkatkan kredibilitas pegawai terkait guna meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam pelayanan publik.

Actions (login required)

View Item