Faktor Faktor Penyebab Belum Tercapainya Kesepakatan Batas Wilayah Darat Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste di Unsurveyed Segment Haumeniana-Passabe dan Unresolved Segment Noelbesi-Citrana

RADHO, Alexandra Yuliani (2025) Faktor Faktor Penyebab Belum Tercapainya Kesepakatan Batas Wilayah Darat Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste di Unsurveyed Segment Haumeniana-Passabe dan Unresolved Segment Noelbesi-Citrana. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (710kB)
	Text BAB I.pdf Download (533kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (654kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (606kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (700kB)
	Text BAB V.pdf Download (459kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN KETERANGAN PLAGIAT.pdf Download (396kB)

Abstract

Penetapan batas darat antara Indonesia dan Timor Leste pada Segmen Haumeniana–Passabe dan Noelbesi–Citrana hingga kini belum mencapai kesepakatan final. Meskipun Provisional Agreement 2005 telah menetapkan 96% dari total garis batas sepanjang 268,8 km, masih terdapat 4% wilayah yang belum memperoleh kejelasan status. Ketidakpastian ini menimbulkan konsekuensi bagi masyarakat perbatasan, terutama terkait kepastian kepemilikan lahan, aktivitas ekonomi, serta keberlanjutan batas adat yang telah berlangsung turun-temurun. Fokus penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi status batas negara yang belum terselesaikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisi aspek-aspek yang mempengaruhi belum terselesaikannya penetapan batas negara Indonesia dan Timor Leste. Metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Populasi penelitian adalah pihak pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, satgas pamtas Indonesia Timor Leste dan masyarakat. Lokasi penelitian Desa haumeniana Kabupaten TTU dan Noelbesi citrana Kabupaten Kupang. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data hasil penelitian kemudian diiolah dan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terselesaikannya penetapan batas negara dipengaruhi tujuh faktor, yaitu perubahan kondisi alam yang menggeser tanda batas, klaim ganda akibat penggunaan peta kolonial yang berbeda, ketidakjelasan status hukum wilayah, proses penetapan batas yang tidak tuntas, perbedaan penafsiran hukum internasional, keterbatasan peta kolonial, serta ketidaksesuaian antara batas adat dengan batas negara modern. Di Haumeniana, sengketa melibatkan empat rumah dan lahan 2,20 hektar yang dihuni warga Indonesia namun diklaim Timor Leste. Sementara itu, di Noelbesi–Citrana, wilayah Naktuka seluas 1.029 hektar dikuasai Timor Leste meskipun Indonesia memiliki dasar klaim historis. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus, pertama, konflik legitimasi kedaulatan (alokasi) disebabkan pemerintah kaku menafsir Traktat 1904 dan Putusan Arbitrase 1914 tanpa mengakui hukum adat dan pendekatan top down dalam menentukan batas negara. Kedua, kegagalan pada delimitasi disebabkan kurangnya koordinasi pemerintah dan pemerintah daerah dan masyarakat. Ketiga, Proses penandaan dan pemasangan pilar batas negara mengalami penolakan dari masyarakat karena belum ada kesempatan mengenai titik koordinat batas negara, sehingga terjadi ketegangan sosial. Keempat, dokumen administrasi gagal menunjukan kepastiannya sebagai pedoman bagi masyarakat. Kelima, batas kedaulatan belum pasti karena ketidaksesuaian antara batas de jure dan batas de facto. Keenam. Legitimasi hukum tidak selalu diiringi dengan penguasaan nyata, sehingga menimbulkan celah yang dapat mengganggu pelaksanaan kedaulatan. Ketujuh, belum disepkatinya garis batas turut mempengaruhi kualitas hubungan bilateral dan stabilitas keamanan kawasan. Berdasarkan hasil dan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa perbatasan tidak dapat dituntaskan hanya melalui instrumen hukum formal, tetapi memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan dinamika geografis dan struktur sosial budaya masyarakat setempat. Disarankan agar pemerintah memperkuat koordinasi lintas lembaga, melibatkan masyarakat adat secara substantif dalam proses negosiasi, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat perbatasan, serta membangun mekanisme pengelolaan wilayah yang berkeadilan dan menghargai kearifan lokal.

Actions (login required)

View Item