Problematika Yuridis Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal Tenun Ikat Sumba Timur

CHRISTINE, Vivian Evelyn (2023) Problematika Yuridis Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal Tenun Ikat Sumba Timur. Undergraduate thesis, Univeritas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (565kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (815kB)
	Text BAB V.pdf Download (441kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN SURAT BEBAS PLAGIAT.pdf Download (539kB)

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara yang paling kaya akan sumber daya alam dan hayat. Tidak hanya itu, Indonesia memiliki trados dan budaya yang kaya, yang berasal dan kefrijaksanaan masyarakataya. Haut kebudayaan yang hidup dan berkembang di sengah masyarakan adar deshur Kekayaan Intelektual Kommal (KIK) Tenun Tikar Sumhs Timu merupakan KIK. Meskipun telah terdapat payung hukum untuk melindungi KIK seperti PP No 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal dan Peraturan Mesteri Hukum & IIAM No. 13 Tahun 2017 tentang Data KIK, faktanya masih maral terjadi pelanggaran hak seperti penjiplakan dan printing motif Teman Ikat Sumba. Tumur. Terdapat masalah pokok yang menjadi faktor terusnya terjadi pelanggaran hak KIK, yaitu tendapat problematika yundu pada prowes pendaftaran KIK Teoun Ikat Sumba Timur Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengkaji dan mengetahui problematika yuridis apa saja yang urjadi dalam proses pendaftaran Tenun Ikat Sumba Timur sebagai KIK. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Normatif yaitu mengkaji permasalahan hukum dalam tataran norma sesuai dengan kaidah-kaidah menelash Peraturan Perundang Undangan, Peraturan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan KIK Hanl temuan dan analisis yang didapat dalam penelitian ini adalah yang pertama problematika yuridis pada mekanisme pencatatan Tenun Ikai Sumba sebagai KIK, seper kurangnya pemahaman tentang Tenun Ikat Sumba Timur sebagai KIK, batas wilayah yang sulis ditentukan, ketidaksesuaian infrastruktur teknologi di Sumba Timur untuk pendaftaran sacara elektronik, dan keterbatasan sumber daya dan informasi. Kedua, problematika vuridis pada payung hukum KIK yaitu PP No. 56 Tahun 2022 tentang KIK dan Peraturan Menteri Hukum & HAM No. 13 Tahun 2017 tentang Data KIK dengan model perlindungan defensive yang belum dapat memenuhi kebutuhan hukum KIK di indonesia, terdapat pula kekosongan hukum yang mengatur kategori Tenun Ikat Sumba Timur dalam KIK Korangnya kesinambungan antara iga elemen utama sistem bukum KIK yaitu struktur hukum dalam hal ini pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkumham, bentuk perlindungan yang belum maksimal, dan budaya hukum yang hidup di dalam masyarakat Sumba Timur sendiri, menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran Hak KIK Tenun Ikar Sumba Tinsur Kesimpulan dari analisis Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Tenun Ikat Sumba Timur menyoroti pemahaman terbatas dan integrasi hukum yang belum optimal, menciptakan kebingungan normatif. Kekosongan norma dan bentuk perlindungan defensif marih menjadi kendala, menekankan perlunya regulasi khusus untuk efektivitas perlindungan terhadap hak KIK masyarakat adat. Penulis menyarankan agar Pemerintah memberikan perlindungan hukum pada motif Tenun Ikat Sumba untuk meningkatkan eksklusivitasnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu mencari model perlindungan yang tepat dan mengidentifikasi karakteristik kekayaan komunal untuk pengaturan hukum yang lebih komprehensif Kata kunci : Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), Tenun Ikat Sumba Timur, Problematika Yuridis, Perlindungan Hukum, Pendaftaran KIK, Masyarakat Adat, Regulasi Kekayaan Intelektual, Pelanggaran Hak, Sistem Hukum, Perlindungan Defensif.

Actions (login required)

View Item