Hambatan Penyidik dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Kasus Nomor: SPRLIDIK/12/I/2023/Reskrim/Polres Malaka)

NANA, Giustania Riensi Eno (2026) Hambatan Penyidik dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Kasus Nomor: SPRLIDIK/12/I/2023/Reskrim/Polres Malaka). Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (396kB)
	Text BAB I.pdf Download (338kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (410kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (336kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (249kB)
	Text BAB V.pdf Download (238kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN KETERANGAN PLAGIAT.pdf Download (363kB)

Abstract

Indonesia merupakan Negara hukum yang secara tegas diatur dalam penjelasan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan erat dengan masalah penegakan hukum yang merujuk pada tugas aparat penegak hukum seperti kepolisian khususnya penyidik. Pemalsuan ijazah merupakan tindak pidana yang merusak integritas sistem pendidikan nasional dan berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan serta penegakan hukum di Indonesia. Hambatan apa saja yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan ijazah dalam kasus Nomor: : Sprin Lidik/12/1/2023/Reskrim/Polres Malaka.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan ijazah dalam kasus Nomor:Sprin Lidik/12 /1/2023/reskrim/polres Malaka. Metode penelitian yang diguanakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan empiris, dan pendekatan kasus agar dapat menganalisis antara norma hukum, implementasi hukum dan fakta konkret dalam kasus yang ditelit dalam kasus pemalsuan ijazah oleh oknum kepala Desa Umakatahan terpilih MBT memenuhi unsur-unsur pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana pemalsuan ijazah di Polres Malaka mengalami hambatan yang bersumber dari faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas serta faktor masyarakat. Dari sisi penegak hukum, hambatan yang muncul meliputi peran penyidik yang belum memenuhi proses penyidikan yang diatur dalam Perkapolri No 6 Tahun 2019 selain itu dari aspek sarana dan fasilitas,belum tersedianya laboratorium forensik,komputer/ laptop, alat printer serta anggaran/dana yang menyebabkan lambatnya proses penyidikan. Sementara itu, dari sisi masyarakat juga masih terdapat sebagian masyarakat umakatahan yang kurang memahami mengenai legalitas ijazah. Berdasarkan penelitian, disimpulkan bahwa yang menjadi faktor hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan ijazah bergantung pada aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung, serta tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan penyidikan melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan sarana dan fasilitas, serta edukasi hukum dan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat guna menciptakan pemahaman yang lebih baik terhadap tindak pemalsuan ijazah sehingga tidak terjadi kekeliruan.

Actions (login required)

View Item