Implementasi Pemehuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Uu No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kabupaten Belu)

MAIA, Ledythria Fernanda (2026) Implementasi Pemehuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Uu No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kabupaten Belu). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA.

	Text ABSTRAK.pdf Download (541kB)
	Text BAB I.pdf Download (430kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (360kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (373kB)
	Text BAB V.pdf Download (208kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN SURAT BEBAS PLAGIASI.pdf Download (356kB)

Abstract

Perdagangan orang (Human Trafficking) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius. Di tingkat lokal, Kabupaten Belu, Provinsi NTT, kasus nyata terjadi pada tahun 2023. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk memberantas kejahatan ini melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). UU ini tidak hanya menitikberatkan pada penindakan pelaku, tetapi juga mengatur perlindungan dan hak-hak korban, yakni hak didampingi advokat atau penasihat hukum (Pasal 35), memperoleh informasi perkembangan kasus (Pasal 36 ayat 1), meminta memberikan keterangan di depan sidang tanpa kehadiran terdakwa (Pasal 37), kerahasiaan identitas (Pasal 44 ayat 1), restitusi (Pasal 48 ayat 1), rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial (Pasal 51 ayat 1), serta mendapatkan hak dan perlindungan sesuai ketentuan UU lain (Pasal 55). Meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas, dalam praktiknya korban TPPO sering belum memperoleh hak-haknya secara optimal dan menyeluruh. Permasalahan penelitian ini adalah apakah korban TPPO telah memperoleh hak-haknya sesuai ketentuan UU No. 21 Tahun 2007. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis bagaimana implementasi pemenuhan hak-hak korban TPPO di Kabupaten Belu, dengan manfaat teoretis bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan viktimologi serta manfaat praktis bagi korban, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan PJTKI. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan korban dan penyidik, didukung observasi serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menilai kesesuaian fakta lapangan dengan ketentuan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak yang diperoleh korban hanya berupa pemberian informasi perkembangan kasus dan kerahasiaan identitas. Sementara itu, pendampingan advokat/penasihat hukum, restitusi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial tidak diberikan kepada korban. Sementara hak meminta memberikan keterangan di depan sidang tanpa kehadiran terdakwa serta mendapatkan hak dan perlindungan sesuai ketentuan UU lain bersifat kondisional yang pelaksanannya disesuaikan dengan kondisi korban dan fokus utama perlindungan dan pemenuhan hak korban pada ketentuan UU No 21 Tahun 2007. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi pemenuhan hak-hak korban TPPO berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 di Kabupaten Belu belum berjalan optimal dan menyeluruh. Disarankan agar aparat penegak hukum dan pemerintah daerah memastikan pemberian pendampingan oleh advokat/penasehat hukum, rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi sosial, serta memperkuat mekanisme pelaksanaan dan pengawasan restitusi agar putusan pengadilan tidak berhenti pada tataran normatif.

Actions (login required)

View Item