Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Kupang

KOLO, Zakarias Kandido Vonny (2026) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Kupang. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (340kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (547kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (411kB)
	Text BAB V.pdf Download (205kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN KETERANGAN PLAGIAT.pdf Download (395kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Fokus analisis diarahkan pada kesenjangan antara regulasi normatif dan realitas implementasi di lapangan, khususnya dalam menyikapi fenomena minuman tradisional sopi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan 16 informan kunci yang dipilih secara purposif, meliputi aparat Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG), Satuan Polisi Pamong Praja, penjual sopi, serta tokoh masyarakat di Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda tersebut belum sepenuhnya efektif. Secara normatif, Perda telah mengatur klasifikasi, perizinan (SIUP-MB), dan mekanisme pengawasan melalui Tim Terpadu. Namun, ditemukan tiga faktor utama penyebab kesenjangan implementasi: (1) ketidakpastian hukum akibat tidak diaturnya status minuman tradisional sopi secara eksplisit; (2) hambatan struktural berupa koordinasi antarinstansi yang lemah, keterbatasan SDM, dan minimnya sarana prasarana; serta (3) kendala sosial-kultural, di mana masyarakat memandang sopi sebagai bagian dari identitas budaya dan sumber penghidupan, sehingga menimbulkan resistensi. Implikasinya, Perda masih beroperasi pada tataran administratif dan belum berjalan optimal secara sosial dan kultural. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa efektivitas Perda Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016 masih terbatas. Untuk itu, diperlukan beberapa langkah penyempurnaan, yaitu: (1) revisi kerangka hukum yang mengakomodir dan mengatur secara khusus minuman tradisional sopi; (2) penguatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan Tim Terpadu; (3) sosialisasi yang partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat; serta (4) pendekatan kebijakan yang tidak hanya represif, tetapi juga memberdayakan ekonomi pelaku usaha tradisional sebagai bagian dari solusi.

Actions (login required)

View Item