Analsis Dampak dan Mekanisme Harmonisasi Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemilu Terpisah

SEKE, Sonia Klara (2026) Analsis Dampak dan Mekanisme Harmonisasi Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemilu Terpisah. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (547kB)
	Text BAB I.pdf Download (553kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (575kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (522kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (626kB)
	Text BAB V.pdf Download (425kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.pdf Download (488kB)

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 membawa perubahan fundamental terhadap desain penyelenggaraan pemilu di Indonesia dengan menegaskan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Putusan ini lahir sebagai respons atas berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu serentak, seperti kompleksitas teknis, beban kerja penyelenggara pemilu, serta penurunan kualitas partisipasi politik pemilih. Kondisi tersebut menimbulkan implikasi yuridis dan tata kelola yang signifikan karena norma undang-undang yang mengatur pemilu serentak secara tekstual masih berlaku, sementara secara konstitusional telah ditafsirkan berbeda oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalahyang mau diteliti ialah: pertama, bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap sistem pemilu di Indonesia; dan kedua, bagaimana mekanisme harmonisasi hukum yang harus ditaati dan dijalankan sebagai tindak lanjut putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi serta merumuskan mekanisme harmonisasi hukum guna menjamin kepastian hukum dan kualitas demokrasi. Diharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum di bidang tata negara serta manfaat praktis bagi pembentuk undang-undang, penyelenggara pemilu, dan masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada beberapa landasan teori dan konsep utama, yaitu teori rasio logis (judicial reasoning), teori sistem hukum, serta teori kedaulatan rakyat, teori demokrasi, dan teori kepastian. Selain itu, penelitian ini menggunakan konsep analisis, dampak hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, dan pemilihan umum sebagai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menimbulkan dampak yuridis berupa perubahan makna konstitusional pemilu serentak, dampak tata kelola terhadap penyelenggaraan pemilu, serta dampak politis terhadap konfigurasi sistem pemerintahan dan kepartaian. Namun demikian, belum adanya revisi undang-undang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 membawa dampak struktural terhadap sistem hukum dan demokrasi Indonesia serta menuntut adanya penyesuaian regulasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, disarankan agar pembentuk undang-undang segera melakukan harmonisasi hukum melalui revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, serta agar penyelenggara pemilu menyusun peraturan teknis sebagai pedoman operasional pemilu terpisah. Harmonisasi hukum ini penting untuk menjamin kepastian hukum, menjaga kualitas demokrasi, dan memastikan pelaksanaan kedaulatan rakyat tetap berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.

Actions (login required)

View Item