Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manggarai (Studi Kasus pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020)

SUNARDI, Servasius Sirjen (2024) Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manggarai (Studi Kasus pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020). Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (712kB)
	Text BAB I.pdf Download (559kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (661kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (528kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (710kB)
	Text BAB V.pdf Download (416kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN KETERANGAN PLAGIAT.pdf Download (728kB)

Abstract

Kasus Pelanggaran netralitas ASN yang terjadi pada pemilihan kepala daerah (PILKADA) Kabupaten Manggrai tahun 2020 masih banyak ditemukan. Temuan pelanggaran netralitas ASN pada PILKADA Manggarai oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jelas memperlihatkan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam berbagai rangkaian tahapan Pemihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2020: Lima belas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dinyatakan melanggar kode etik. Selanjutnya permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk penekan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN yang terjadi pada pilkada Kabupaten Manggrai tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu hukum yuridis–empiris, dengan menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah Pasal 2 huruf (f) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tertera asas netralitas Aparatur Sipil Negara, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu adalah 1. Pencegahan, dilakukan oleh Bawaslu pada Tahapan Sebelum Pilkada Pilkada, 2. Pengawasan, dalam hal memastikan ASN tidak terlibat Kegiatan Kampanye, 3. Penegakan, alur proses penanganan laporan pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu, menggambarkan bahwa adanya temuan dan laporan, uji syarat formal dan material sesuai ketentuan perundang –undangan, dan penerusan laporan rekomendasi dan lampiran berkas pelanggaran netralitas ASN kepada KASN. Kesimpulannya, penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN pada pilkada Kabupaten Manggarai tahun 2020 menunjukan bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai menjalankan fungsi penegakannya hanya sampai pada tahap merekomendasikan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN kepada KASN untuk ditindaklanjuti dan investigasi oleh KASN. Tidak adanya monitoring yang dilakukan oleh Bawslu terhadap semua proses yang dilakukan oleh KASN sehingga mengakibatkan pengakan hukum terhadap pelangaran netralitas ASN tidak adanya kepastian hukum yang adil dan transparan. Saran dari penulis untuk Bawaslu Kabupaten Manggarai kedepannya harus monitoring semua proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KASN terhadap rekomendasi pelanggaran netralitas ASN yang terjadi pada pelaksanaan pemilukada maupun pemilu agar terwujudnya kepastian dan keadilan penegakan hukum bagi para pelanggar netralitas ASN.

Actions (login required)

View Item