Analisis Tindak Lanjut Rekomendasi BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang

ANGELA, Niketri Mustika (2025) Analisis Tindak Lanjut Rekomendasi BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (549kB)
	Text BAB I.pdf Download (430kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (365kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (288kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (489kB)
	Text BAB VI.pdf Download (207kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN SURAT BEBAS PLAGIAT.pdf Download (458kB)

Abstract

Niketri Mustika Angela, NIM 33120026 dengan judul skripsi “Analisis Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang”. Dibawah bimbingan Ibu Maria O.V. Moi, SE., M.Sc dan Ibu Yustina Alfira Nay, SE., M.Acc. Rumusan masalah dalam penelitian yaitu: apa saja faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan dua metode yaitu: wawancara dan dokumentasi. Data hasil dari wawancara dan dokumentasi diolah dan dianalisis kemudian disimpulkan. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya tindak lanjut atas rekomendasi BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang. Faktor-faktor tersebut diantaranya Sumber Daya Manusia (SDM), mutasi pegawai, koordinasi yang belum maksimal antar SKPD, lemahnya SPI, dan pihak ketiga yang kurang responsif. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan bagi Pemerintah Kota Kupang agar 1) Pemerintah Kota Kupang, khususnya SKPD yang belum optimal dalam menyelesaikan tindak lanjut temuan seperti BKAD dan BKPPD, perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis secara berkala, khususnya terkait mekanisme penyelesaian rekomendasi BPK. Selain itu, diperlukan sistem alih tugas yang terdokumentasi secara baik agar mutasi pegawai tidak menghambat kelanjutan penyelesaian temuan. 2) Pemerintah Kota Kupang perlu mempercepat integrasi sistem kepegawaian dan sistem keuangan guna meminimalkan risiko kesalahan penginputan data. Prosedur verifikasi dan pengawasan internal yang telah disusun oleh BKAD dan BKPPD perlu diperkuat dengan pemanfaatan teknologi informasi serta pelibatan pengawasan fungsional. Penerapan sistem yang terstandarisasi dan terdokumentasi juga akan membantu menjaga kesinambungan implementasi meskipun terjadi pergantian personel. 3) Pemerintah Kota Kupang perlu membangun sistem pemantauan yang berbasis digital dan terintegrasi lintas SKPD, sehingga seluruh proses tindak lanjut dapat dipantau secara real-time dan akurat. Pemantauan harus dilakukan secara proaktif dengan indikator kinerja yang terukur, tidak semata-mata administratif. Evaluasi hasil pemantauan sebaiknya dijadikan dasar untuk pembenahan kebijakan dan prosedur, bukan sekadar untuk memenuhi kewajiban pelaporan. BKAD selaku koordinator keuangan daerah juga diharapkan memperkuat fungsi pengawasan dan refleksi kelembagaan atas tindak lanjut yang telah maupun belum dilakukan oleh setiap SKPD.

Actions (login required)

View Item