Pertimbangan Hakim dalam Memetuskan Perkara Tindak Pidana Penganiyaan yang Dilakukan Oknum TNI di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang (Studi Kasus Putusan Nomor 17-K/PM III-15/AU/VII/2024)

STEFANO, Thiery Asprillio (2026) Pertimbangan Hakim dalam Memetuskan Perkara Tindak Pidana Penganiyaan yang Dilakukan Oknum TNI di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang (Studi Kasus Putusan Nomor 17-K/PM III-15/AU/VII/2024). Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (588kB)
	Text BAB I.pdf Download (300kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (382kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	Text BAB IV..pdf Restricted to Repository staff only Download (382kB)
	Text BAB V.pdf Download (194kB)
	Text DAFTRA PUSTAKA DAN SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.pdf Download (347kB)

Abstract

Kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang menunjukkan adanya persoalan serius terkait disiplin, profesionalitas, serta integritas prajurit. Perkara dengan Nomor Putusan 17-K/PM III-15/AU/VII/2024 ini menjadi penting dikaji karena menimbulkan dampak sosial, mencoreng citra institusi TNI, dan memberikan gambaran mengenai bagaimana hakim militer mempertimbangkan unsur yuridis maupun non-yuridis dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara komprehensif dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, seperti KUHP, KUHPM, Undang-Undang Peradilan Militer, serta putusan perkara; serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur terkait. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara preskriptif dengan menilai kesesuaian antara norma yang berlaku dan penerapannya dalam kasus in concreto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penganiayaan ringan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pertimbangan yuridis diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti berupa flashdisk berisi video kejadian, serta visum et repertum. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis meliputi aspek filosofis dan sosiologis seperti motif terdakwa, dampak sosial perbuatan, serta kedudukan terdakwa sebagai anggota TNI. Hakim akhirnya menjatuhkan pidana penjara lima bulan, lebih berat dari tuntutan oditur, namun dinilai belum sepenuhnya mencerminkan idealitas keadilan substantif. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini telah memenuhi unsur pembuktian secara formil, namun belum sepenuhnya selaras dengan nilai keadilan filosofis dan sosiologis karena perbuatan pelaku berdampak lebih luas terhadap kepercayaan publik terhadap institusi TNI. Penulis menyarankan agar hakim dalam perkara serupa lebih mengutamakan aspek pencegahan umum (general prevention) dengan memberikan putusan yang lebih proporsional terhadap dampak sosial dan kedudukan pelaku sebagai aparat negara, sehingga dapat meningkatkan wibawa hukum militer dan kepercayaan masyarakat.

Actions (login required)

View Item