Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Perubahan Iklim sebagai Konsekuensi Yuridis Diratifikasinya Paris Agreement oleh Indonesia

DEWI, Nataly Silviana (2025) Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Perubahan Iklim sebagai Konsekuensi Yuridis Diratifikasinya Paris Agreement oleh Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (496kB)
	Text BAB I.pdf Download (286kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (337kB)
	Text BAB V.pdf Download (159kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT.pdf Download (263kB)

Abstract

Perubahan iklim merupakan ancaman global yang berdampak serius terhadap keberlanjutan kehidupan, termasuk bagi Indonesia yang sangat rentan terhadap bencana iklim. Ratifikasi Paris Agreement melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 menunjukkan komitmen Indonesia dalam penurunan emisi dan adaptasi iklim. Namun pada tataran implementasi aturan yang ada masih bersifat sektoral tanpa adanya komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement. Metode penelitian ini adalah metode penelitian Normatif, metode pendekatan yaitu pendekatam Perundang-undangan dan Konseptual, sumber data yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan serta Konvensi-konvensi khususnya Paris Agreement, bahan hukum sekunder diperoleh dari pendapat para sarjana atau ahli, jurnal-jurnal hukum, serta buku-buku tentang Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Lingkungan Internasional serta HAM internasional, sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus-kamus hukum sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut akan akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ratifikasi Paris Agreement menegaskan komitmen Indonesia terhadap aksi iklim global, namun pelaksanaannya belum ditopang oleh regulasi nasional yang terpadu. Aturan iklim masih tersebar dalam berbagai peraturan sektoral tanpa mekanisme jelas terkait mitigasi, adaptasi, transparansi, dan target penurunan emisi, sehingga menimbulkan tumpang tindih peraturan dan ketidaksinkronan. Berdasarkan teori monisme dan konsep transformasi, substansi perjanjian internasional yang berkaitan dengan HAM dan lingkungan perlu diatur melalui Undang-undang agar efektif di tingkat nasional. Tingginya kerentanan Indonesia terhadap dampak iklim serta jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 memperkuat urgensi regulasi ini. Dari sisi yuridis, asas pacta sunt servanda menuntut negara memastikan implementasi Paris Agreement melalui perangkat hukum domestik. Secara sosiologis dan politis, meningkatnya bencana iklim serta kebutuhan harmonisasi kebijakan lintas sektor menegaskan pentingnya Undang-undang khusus perubahan iklim sebagai dasar bagi kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan tata kelola pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini, meskipun Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016, tidak adanya Undang-undang khusus perubahan iklim membuat ketentuan perjanjian tersebut belum dapat diterapkan secara efektif. Fragmentasi regulasi sektoral, tingginya kerentanan terhadap dampak iklim, serta kewajiban konstitusional untuk melindungi hak atas lingkungan hidup menegaskan perlunya Undang-undang perubahan iklim sebagai dasar hukum yang komprehensif. Karena itu, pembentukan Undang-undang khusus menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan kepastian hukum, mengatasi tumpang tindihnya suatu peraturan yang ada serta kordinasi antar kewenangan sektoral. Maka dari itu, pemerintah melalui Presiden dan DPR yang memiliki wewenang agar segera membentuk Undang-undang khusus tentang perubahan iklim dengan tetap berlandaskan pada peraturan Perundang-undangan serta memastikan pelaksanaan komitmen secara internasional terintegrasi dalam Undang-undang tersebut.

Actions (login required)

View Item