Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran

JAWA, Mariana Indriani Jesica (2026) Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (589kB)
	Text BAB I.pdf Download (342kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (340kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (366kB)
	Text BAB V.pdf Download (217kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN SURAT BEBAS PLAGIASI.pdf Download (464kB)

Abstract

Penyelenggaraan perparkiran merupakan bagian penting dalam sistem lalu lintas dan transportasi perkotaan guna mewujudkan ketertiban,keamanan,dan kelancaran lalu lintas. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebagai dasar hukum pengaturan parkir, khususnya dalam upaya pengendalian parkir liar di wilayah Labuan Bajo. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran parkir yang menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah tersebut belum berjalan secara optimal. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan pada faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat tersebut. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis bagi pengembangan kajian hukum tata negara, serta secara praktis menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perparkiran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Perhubungan, pengelola parkir, petugas parkir, dan pengguna jasa parkir, yang didukung dengan observasi lapangan serta studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan fakta-fakta di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran belum berjalan secara efektif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, yaitu faktor substansi hukum yang belum tersosialisasi secara optimal sehingga belum dipahami secara menyeluruh oleh petugas parkir dan masyarakat; faktor penegak hukum yang ditandai dengan keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi; serta faktor masyarakat yang ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum, sehingga masih sering terjadi praktik parkir liar di badan jalan dan lokasi terlarang. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran secara normatif telah mengatur larangan dan sanksi parkir secara jelas. Larangan penggunaan badan jalan, trotoar, dan pelataran rumah atau toko sebagai tempat parkir diatur dalam Pasal 27 ayat (2), sedangkan sanksi administratif berupa penggembokan, penderekan, penggembosan, pemindahan kendaraan, dan denda administratif ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (3). Namun, penerapan ketentuan tersebut belum dilaksanakan secara konsisten, sehingga diperlukan penguatan peran Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pengawasan dan penertiban, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan ketertiban perparkiran di wilayah Labuan Bajo.Kata

Actions (login required)

View Item